Malang, 18 Februari 2025 – Aksi unjuk rasa yang terjadi di depan gedung DPRD Malang didominasi oleh mahasiswa malang raya untuk menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak negatif pada sektor pendidikan dan kesehatan. Aksi diawali dengan teatrikal yang menggambarkan kesengsaraan rakyat akibat pemangkasan anggaran yang diduga dipicu oleh program makan siang gratis yang tidak tepat sasaran.
Kebijakan efisiensi anggaran ini menjadi sorotan karena dianggap sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang kurang kompeten dalam mengelola keuangan negara. Demonstran menilai bahwa kebijakan ini justru menyulitkan masyarakat dan mengorbankan sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan. Mereka menuntut transparansi serta pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) yang dianggap sebagai biang keladi dari efisiensi anggaran yang tidak pro-rakyat ini.
Dalam upaya mencari kejelasan, perwakilan massa melakukan diskusi dengan anggota DPRD Malang. DPRD menyatakan bahwa keresahan rakyat Malang sudah sering diajukan ke DPR pusat. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini semakin memperkuat ketidakpercayaan massa terhadap pemerintah dan memperlihatkan lemahnya peran DPRD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
“DPRD hanya sekadar menyampaikan keresahan rakyat tanpa ada tindakan nyata,” tegas Pras. Ia menambahkan, “Jika DPRD benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat, maka pembahasan RUU Minerba dan Pelanggaran HAM seharusnya telah disuarakan.” Pernyataan ini disambut dukungan dari massa yang semakin geram terhadap respons lambat pihak legislatif.
Dalam eskalasi aksi, terjadi pembakaran ban di depan pintu masuk sebelum akhirnya massa berhasil menerobos masuk ke dalam gedung DPRD hingga menyebabkan situasi semakin memanas. Sempat ada momen di mana salah satu anggota DPRD menyatakan persetujuannya untuk mencabut Inpres terkait efisiensi anggaran. Akan tetapi, pernyataannya terputus akibat kericuhan massa yang semakin memanas. Beberapa fraksi yang hadir dalam diskusi tersebut antara lain Gerindra, NasDem, PDI-P, Demokrat, dan lainnya. Aksi ini sempat berubah menjadi anarkis dengan beberapa kali pelemparan yang terjadi antara demonstran dan petugas keamanan.
Massa yang sudah menunggu lama di tengah hujan semakin kecewa akibat lambatnya keputusan dari DPRD. Meskipun hujan semakin deras, massa tetap bertahan dan enggan membubarkan diri sebelum mendapatkan kejelasan atas tuntutan mereka.
Setelah beberapa waktu menunggu, para anggota DPRD akhirnya keluar dari gedung dan menemui massa. Diskusi pun kembali dilakukan di area jalan, meskipun hujan terus mengguyur. Sikap gigih ini mencerminkan ketidakpuasan mereka terhadap respons lambat pihak legislatif dalam menyikapi aspirasi yang disampaikan.
Aksi tersebut menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah serta ketidakpercayaan terhadap lembaga legislatif yang dianggap tidak mampu menyuarakan aspirasi mereka. Lembaga legislatif sendiri merasa tidak memiliki kuasa yang kuat untuk menjamin setiap protes dan aspirasi yang terbalut dalam aksi massa itu dapat diubah dan disahkan.
“Cukup banyak aksi yang mereka temui tetapi mereka sendiri tidak punya hak untuk membuat ataupun mengesahkan undang-undang karena mereka mengatakan hanya bagian dari DPRD bukan bagian dari DPR RI”, tutur Alya selaku Koordinator Lapangan (Korlap)
Aksi berakhir dengan hasil yang abu-abu dengan janji-janji manis yang dilontarkan anggota dewan seperti akan menghubungi perwakilan aksi untuk melakukan diskusi. Namun, massa aksi tidak lagi tergiur dengan omon-omon belaka tanpa bukti nyata. Seperti tema besar yang diangkat pada aksi tersebut, saatnya mengatakan cukup dan bangun kekuatan rakyat dengan suara paling lantang.
Penulis : Tiara Wahyuni dan Cahyani
Editor : Talitha Danish Safira
Potret : Talitha Danish Safira
Leave a Reply