MALANG — Sekitar 500 massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar aksi memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka di depan Balai Kota Malang pada Rabu, 21 Oktober 2026. Mengusung tema “Perbaiki Ekonomi Rakyat! Bangun Persatuan! Lawan Militerisme-Oligarki!”, aksi tersebut menjadi bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Humas Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Arifin Ilham, mengatakan aksi tersebut dilatarbelakangi oleh penilaian bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran selama dua tahun belum menunjukkan hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan, bukan sekadar melakukan evaluasi atau perombakan kabinet.
“Penyikapan yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo, dalam kurun waktu dua tahun tata kelola pemerintahannya, tidak ada hasil pasti, tidak ada hasil yang terlihat secara langsung oleh masyarakat,” ujar Arifin.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian aliansi, mulai dari penanganan bencana dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah, hingga tata kelola sumber daya manusia, agraria, dan pangan. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut membutuhkan respons pemerintah yang lebih konkret dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
Dalam aksi tersebut, massa membelakangi gedung DPRD dan Balai Kota Malang sebagai simbol ketidakpercayaan terhadap kekuasaan. Arifin menjelaskan bahwa aksi tidak hanya berfokus pada pengerahan massa, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan publik.
“Kita membelakangi DPRD dan Balai Kota sebagai bentuk ketidakpercayaan kita dan sebagai respons,” kata Arifin.
Sementara itu, Laura selaku koordinator lapangan (korlap) aksi menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah persoalan kesehatan yang dialami masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Menurut Laura, program MBG memiliki tujuan yang baik, tetapi pelaksanaannya perlu dievaluasi agar tidak mengesampingkan persoalan lain yang lebih mendesak. Ia mempertanyakan relevansi program tersebut ketika anak-anak di wilayah terdampak menghadapi masalah kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Apakah Makanan Bergizi Gratis bisa bermanfaat ketika anak-anak di sana menderita bukan karena malnutrisi, tetapi karena ISPA? Mungkin itu adalah hal yang perlu dikaji lagi oleh pemerintah,” ujar Laura.
Selain persoalan MBG, Laura menyinggung kelangkaan BBM yang menurutnya turut memperlihatkan kerentanan masyarakat akibat terbatasnya transportasi umum. Ia menilai ketiadaan transportasi umum yang memadai dapat memperberat kondisi warga ketika terjadi gangguan pasokan BBM.
Laura juga menyoroti respons pemerintah terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik. Menurutnya, aspirasi warga perlu mendapat perhatian, terutama ketika berkaitan dengan persoalan kemanusiaan dan kondisi lingkungan.
Terkait agenda lanjutan, Arifin mengatakan Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu masih melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah berikutnya. Aliansi berencana melanjutkan kampanye publik pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Laura menyebut tuntutan yang akan dibawa dalam agenda 28 Oktober memiliki kemiripan dengan tuntutan aksi kali ini, yang menyoroti persoalan ekonomi rakyat, persatuan, militerisme, dan oligarki. Agenda tersebut diharapkan menjadi kelanjutan dari upaya menyuarakan berbagai persoalan masyarakat.
penulis: Danisha Laudya & Barnabas Gratianus Lim Nainggolan
Editor: Muhammad Renaldy Fasha
Leave a Reply